MASALAH PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SAAT INI
Negara
Indonesia adalah negara modern yang terlahir berdampingan erat dengan
hukum. Hukum sebenarnya digunakan sebagai penegak keadilan bagi
masyarakat yang memang masih belum tercapai. Namun tentu saja, melihat
ada banyaknya parktik negatif penegakan hukum belakangan ini, penegakan
hukum di negara hukum Indonesia ini akan terlihat lemah dan statusnya
akan terancam. Sehingga menyebabkan banyaknya kritik terhadap hukum
Indonesia dibanding pujian.
Banyak
dari kalangan masyarakat menilai bahwa hukum itu bisa dibeli. Sehingga
bagi mereka yang memiliki kekuasaan, bagi mereka yang memiliki banyak
uang bisa berada di posisi aman walaupun melanggar aturan negara. Apakah
pemikiran mereka ini ada benarnya?
Kemungkinan
adanya campur tangan politik/politisi menjadikan robohnya negara hukum
Indonesia. Ada tiga hal penyakit politik, yaitu politik uang, poitik
kekerasan, dan politik yang tidak mencerdaskan. Banyak kasus-kasus yang
dibuat rumit. Keadaan hukum justru diputar balikkan dengan strategi
politik.
Semakin
banyaknya kasus korupsi memperlihatkan bagaimana perkembangan hukum
pada saat ini. Kalau dilihat dengan seksama, pada masa pemerintahan
terdahulu, korupsi itu minimalis sekali, adapun yang korupsi berkisar
jutaan saja, namun berapa angka nominal para koruptor saat ini,
milyaran, triliyunan, alangkah besar-berlipat ganda, dan bukan satu dua
koruptor, tetapi lebih dari itu.
Baru
pada masa pemerintahan kali ini, banyak dari kalangan masyarakat secara
umum menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia sangatlah buruk. Begitu
juga publik menilai bahwa kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi
juga begitu buruk. Padahal sebelum pemerintahan masa kini, ada penilaian
positif terhadap pemberantasan korupsi.
Tingkat
kejahatan terus meninggi, korupsi pun tinggi, kepastian hukum yang
lemah dan rendah, penyelesaian yang tidak berkualitas serta tidak
efisiennya penyelenggaraan negara, jika hal ini terus berlanjut,
kepercayaan masyarakat publik terhadap pemberantasan korupsi dan penegak
hukum, khususnya, akan merosot.
Apa
yang salah dari sini? Banyak kesalahan yang terjadi, salah satu
faktornya adalah ketidak tegasan hukum di Indonesia. Adanya suap menyuap
bagi pihak A terhadap B, bahkan kasus-kasus penyuapan juga banyak
terjadi pada kehidupan sehari-hari yang juga banyak dilakukan oleh pihak
instansi pemerintahan.
Para
pengamen-pengamen di jalanan membuat syair berikut “Maling-maling kecil
dipersulit, maling-maling besar dilindungi”. Bisa dilihat kembali dari
beberapa kasus maling sendal, maling buah “maling-maling kecil” yang
ditangkap dan begitu dipersulit. Sedangkan koruptor bisa ‘bernafas lega’
sepuasnya. Diskriminasi mulai terjadi dalam hukum Indonesia saat ini.
Penegakan
hukum yang terjadi saat ini, yang benar bisa menjadi salah yang salah
bisa menjadi benar. Praktik mafia hukum di Indonesia saat ini justru
semakin merajalela. Namun penegakan hukum saat ini sangat lamban,
banyaknya kasus kejahatan-kejahatan yang disikapi secara lamban akan
menggerus hukum semakin rendah.
Kondisi
yang demikian atau katakanlah kualitas dari penegakan hukum yang buruk
seperti itu akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan
kekuatan demokrasi Indonesia. Mental rusak para penegak hukum yang
memperjualbelikan hukum sama artinya dengan mencederai keadilan.
Mencederai keadilan atau bertindak tidak adil tentu saja merupakan
tindakan gegabah melawan kehendak rakyat.
Di Indonesia, tujuan hukum adalah
untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial. Jika hukum tidak lagi dapat bekerja
sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka itu menandakan upaya-upaya
reformasi hukum sudah waktunya dilakukan.
Harus
diingat bahwa hukum senantiasa tertuju pada tiga tujuan utama yaitu
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan atau kegunaan. Ketiga tujuan
hukum tersebut harus termanisfestasi dalam peraturan perundang-undangan
hingga pelaksanaan dalam praktek hukum. Oleh sebab itu, maka bagian kepemerintah
dan aparat penegak hukum harus menyadari hal itu sehingga mampu
mewujudkan ketiga tujuan hukum itu dengan baik dan sungguh-sungguh.
Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu hukum yang
memang sudah tertera dalam undang-undang, pihak-pihak yang menegakan
hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum, hukum
yang tertera dalam lingkungan masyarakat, dan kebudayaannya sendiri
(nilai-nilai yang tertera). Keefektivitasannya hukum di Indonesia juga
bergantung dari faktor-faktor ini.
Penegakan
hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian
dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka
masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
Pengawasan
terhadap kewenangan hakim perlu dilakukan dalam rangka membatasi
kekuasaannya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Salah satu caranya
adalah dengan menunjukkan keteladanan dan menekankan pada rasa malu
untuk membuat kesalahan. Dari sinilah akan terlihat martabat seorang
hakim.
Namun
ada beberapa yang harus dipikirkan dan pertimbangkan lagi, negara ini
akan maju dan baik juga karena adanya kepercayaan masyarakat publik,
ketika keputusan hakim terus dianggap salah, masih adanya ketidak
percayaan terhadap pengadilan dan hukum, maka penegakan hukum secara
umum akan selalu dianggap buruk.
Ada
kalanya masyarakat kurang mengetahui alasan-alasan dari pengambilan
keputusan hakim, sehingga hukuman yang tidak sebanding pun dianggap
masyarakat tidak adil. Biarkan keputusan hakim berjalan, adanya
opini-opini negatif ataupun kritik mengenai hukum Indonesia sangatlah
wajar, hal ini terkait perkembangan penegakan hukum itu sendiri. Dari
pihak hakim pun harus menunjukkan kepada publik bahwa penegakan hukum
beserta hakim yang terlibat memutuskan hukum memiliki martabat dan
menunjukkan adanya keadilan. Dari situlah penegakan hukum negara
Indonesia ini akan kembali bernilai positif.
Pentingnya
menata dan memperbaiki tatanan penegakan hukum negara Indonesia saat
ini perlu dilaksanakan. Konsistensi dalam hukum juga sangat diperlukan
untuk kebaikan penegakan hukum dan keadilan.
Oleh
karena itu, bagian terpenting disini, tantangan terberat bagi penegak
hukum adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan
hukum di Indonesia saat ini.
